Senin, 19 November 2012

Antara Politik dan Islam

eh gan, nih postingan baru ambo.. emang agak serius sih, agak tertarik ma politik ki? khususe politik Islam. dari berbagai sumber, ambo ringkes aja jadi ini suntingan ambo tersebut.


Islam dan politik modern
Persoalan antara islam dan Negara dalam masa modern merupakan salah satu subjek penting, yang meski telah diperdebatkan para pemikir islam sejak hampir seabad lalu hingga dewasa ini, tetap belum terpecahkan secara tuntas. Keragaman bentuk kenegaraan dan pengalaman politik “Negara-negara islam” dewasa ini selain bersumber dari perkambangan pemikiran dan perbadaan pendapat dikalangan para pemikir politik muslim tentang hubungan antara din dan dawlah dalam masa modern, harus diakui juga banyak dipengaruhi tingkat kedalaman pengaruh barat atas wilayah muslim tertentu.
Era modern adalah salah satu masa krisis terberat dalam sejarah masyarakat islam. Krisis ini muncul bukan hanya disebabkan suasana malaise dikalangan umat islam, tetapi lebih – lebih lagi karena kontak dan perbenturan dengan kekuatan politik dan militer eropa, yang terus menanjak sejak akhir abad ke-18. Eropa sejak periode ini mempunyai kekuatan yang memadai untuk langsung menantang kaum muslimin. Ekspansi imperialism dan kolonialisme eropa ke wilayah – wilayah islam tak hanya menciptakan disintegrasi politik islamdom, tetapi lebih jauh lagi mengoncangkan jati dirinya.

Perkembangan awal islam modern
Tinjauan terhadap hubungan antara islam dengan politik dan system ketatanegaraan pada masa – masa awal islam mengungkapkan fakta sejarah yang sangat kaya sekaligus kompleks. Dengan demikian, pada dasarnya dalam islam tidak ada pemisahan antara agama (din) dan politik (siyasah). Pada masa awal islam, setelah hijrah ke madinah, Nabi membangun satu bentuk Negara – kota (city-states) dimadinah yang bersifat ketuhanan. Dalam perjalanan sejarah, dari bentuk Negara semacam itu berkembang konsep yang disebut sementara pemikir politik islam, semacam al-mawdudi, sebagai Negara theo-demokratik, karena juga berdasarkan pada prinsip syura ( musyawarah ). Dalam membuat keputusan, nabi Muhammad sebagai pemimpin politik Negara muslim tidak jarang meminta masukan dari sekelompok kecil elit pengikutnya ( sahabat ). Prinsip syura dan piagam madinah yang diantara lain, menjamin kebebasan beragam dikalangan warga Negara madinah, sering dikemukakan banyak sarjana muslim dan bahkan beberapa sarjana barat sebagai bukti adanya demokrasi dalam system kenegaraan klasik.

Ekspansi barat
Respon kaum muslimin terhadap kekuatan dan dominasi eropa Kristen berkisar dari penolakan sampai adaptasi, dari penarikan diri sampai akulturasi dan penarikan islam. Bagi banyak kalangan, pemerintah colonial telah mengubah wilayah yang semula dikuasai islam (Dar al-islam) menjadi wilayah peperangan (Dar-al-harb, yakni wilayah non islam. Beberapa pemimpin muslim menganggap bahwa respon paling tepat terhadap ancaman asing adalah perang suci (jihad) atau hijrah ke wilayah muslim. Sebagai missal, di india abad ke 19,  syah abd al-aziz, putra tokoh reformasi terkenal wali Allah, mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa india –yang pada saat  itu berada dibawah kekuasaan inggris-  adalah wilayah perang dan jihad atau hijrah merupak respon paling tepat dalam menghadapi situasi tersebut. Sementara beberapa kalangan muslim memutuskan untuk hijrah ke wilayah muslim, sebagian muslim lainnya memilih bergabung ke dalam barisan jihad.
Meski demikian, mayoritas kalangan tradisionalis menyerukan kebijakan isolasi kebudayaan yakni penarikan diri dan non kooperasi. Mereka menyamakan semua bentuk kerjasama politik dengan barat atau adaptasi terhadap kebudayaan barat dengan pengkhianatan atau penyerahan diri. Namun, selama paruh kedua abad ke-19 itu juga muncul satu generasi mujadidd (pembaru atau lebih tepatnya modernis) islam, seperti jamal al-di al-afghani dan Muhammad abduh yang berusaha mempersatukan dan memperkokoh masyarakat – masyarakat muslim melalui upaya pembaruan iman dan masyarakat itu sendiri. Dengan bekal pengetahuan mengenai kekuatan ilmiah dan politik yang dimiliki barat modern, kaum modernis menjauhkan diri dari kecenderungan penolakan yang yang diidap kalangan konservatif religious. Mereka sekaligus menolakan gagasan dan kebijakan sekuler yang diperjuangkan oleh elite muslim yang terlalu terorientasi kebarat.
Ilmu politik Islam secara global dapat dipahami sebagaimana ilmu politik pada umumnya, hanya saja ia membatasi dirinya pada pendasaran penggalian ide-ide politik pada sumber pokok hukum Islam, yaitu Al Quran dan sunnah Nabi SAW, sehingga kalau ada pendapat bahwa semua politik itu kotor, sungguh tidak benar sama sekali. Politik adalah suatu kebijakan yang diambil untuk kebaikan bersama. Suatu kebijakan tidak mungkin diambil untuk tujuan yang kotor dan tidak baik. Andaikata fakta berbicara bahwa politik itu mendatangkan kekotoran, ketidakjujuran, maka hal demikian bukanlah politik. Tapi suatu tindakan kotor yang mengatasnamakan politik. Dalam pandangan Islam, politik pendidikan nasional kita haruslah: pertama, membangun iman. Tujuan pendidikan menurut Islam adalah membangun iman manusia, meningkatkan ketakwaan, berakhlak mulia, menguasai ilmu, beramal saleh dan berbuat kebaikan. Jadi, melihat kehidupan politik kita dewasa ini, pendidikan Islam harus berbuat sesuatu untuk melahirkan suatu budaya politisi baru yang tidak keluar dari tujuan pendidikan Islam itu. Budaya politik yang akan mendorong para politisi kita untuk bertindak secara bersih, jujur dan cerdas. Memang tentu saja budaya politik yang patriotik tidak akan pernah ada. Selalu akan tetap terdapat unsur-unsur hedonistik dalam budaya politik yang “paling baik” pun. Akan tetapi, persoalannya bukan mengembangkan budaya politik yang bersih dari cacat, melainkan mengurangi sejauh mungkin unsur-unsur hedonistik dan mengoptimumkan watak humanistic-patriotik dalam budaya politik yang akan dibangun bangsa.
Pendidikan Islam, merupakan wahana yang harus dipergunakan untuk melahirkan generasi politik baru di kalangan muslim Indonesia yang akan membentuk budaya politik baru. Lahirnya generasi politik yang baru di masa depan, generasi politik yang lebih humanistik, patriotik, santun, bersih, serta cerdas daripada generasi politik yang ada sekarang ini, amat bergantung pada dua hal: kuat lemahnya keinginan kita untuk melahirkan budaya politik baru dan kuat lemahnya keyakinan kita bahwa pendidikan dapat berbuat sesuatyu untuk melahirkan generasi politik yang akan mampu mengembangkan budaya politik baru tadi. Mudah-mudahan tulisan ini dapat merangsang pemikiran yang segar dalam masyarakat mengenai peranan pendidikan Islam dalam membentuk masa depan bangsa.

komen ya gan, kalo ada uneg-unegnya.. ^_^

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar